Siti Rivngatin Bantah Tuduhan Pelakor: Ini Upaya Pembungkaman Agar Saya Tidak Bisa Mengajar dan Berusaha Bandar Lampung, 7 Juni 2026 – Siti Rivngatin alias Rifkha akhirnya angkat bicara membantah keras tuduhan yang menjeratnya sebagai perebut laki orang atau pelakor. Wanita yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik ini menilai tuduhan tersebut bukan sekadar fitnah, melainkan upaya terstruktur untuk menjatuhkan nama baiknya. Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Minggu (7/6), Rifkha menepis isu yang menyebar bahwa dirinya menjalin hubungan terlarang dengan Dahron ketua DPD kowappi Kabupaten Pesawaran suami dari Ormayati Tuduhan untuk Menghancurkan Karir dan UsahaRifkha menyingkap dugaan motif di balik pemberitaan miring tersebut. Menurutnya, tuduhan ini sengaja digembar-gemborkan bukan karena kebenaran, melainkan agar ia dilarang mengajar dan tidak bisa lagi beraktivitas di tempat ia bekerja maupun berusaha. "Saya menilai tuduhan ini memiliki maksud tertentu, yaitu upaya untuk mencari celah dan menyerang saya agar saya tidak bisa lagi mengajar di MTs maupun di Kampus, serta dihalang-halangi untuk berusaha dan beraktivitas di wilayah ini," ungkapnya dengan tegas. Ia menegaskan, isu yang dibangun tersebut adalah cara kotor untuk mematikan mata pencaharian dan karir yang sudah ia bangun, hanya karena tidak ingin ia eksis atau bergerak di bidang pendidikan maupun usaha. Tuduhan Tanpa Bukti yang MerugikanLebih jauh, Rifkha menekankan bahwa hingga saat ini pihak penuduh tidak pernah menyertakan bukti yang sah dan valid. Tuduhan yang beredar luas di masyarakat dan media sosial ini telah sangat merusak reputasi, kehormatan, serta ketenangan hidupnya dan keluarga. "Saya tegaskan, tuduhan menjadi pelakor dan berselingkuh sama sekali tidak benar, tidak berdasar, dan murni fitnah belaka," tegasnya. Ancaman Hukum yang mengingatkan bahwa perbuatan menyebarkan berita bohong dan pencemaran nama baik merupakan tindakan yang melanggar hukum di Indonesia, yang diatur dalam: - UU ITE Pasal 27 Ayat (3): Ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta bagi siapa saja yang menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menghina atau mencemarkan nama baik.- KUHP Pasal 310 dan 311: Mengatur sanksi pidana bagi tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah. Siap Bertindak HukumMelihat dampak yang sudah merambah ke ranah pekerjaan dan mata pencaharian, Rifkha menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur hukum demi membela kebenaran. "Saya tidak akan diam. Jika ini terus berlanjut dan semakin merugikan, saya akan mengambil langkah hukum untuk memulihkan nama baik saya dan membuktikan bahwa saya tidak bersalah," pungkasnya. Ia juga meminta masyarakat agar bijak menyikapi informasi dan tidak mudah terhasut oleh isu yang jelas-jelas bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Beloud