Peluncuran Buku & Seminar "Mewujudkan High-Integrity Carbon Pricing di Indonesia" Jkt,15 Oktober 2025 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Kejaksaan Agung RI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) meluncurkan buku & menyelenggarakan seminar bertajuk “Mewujudkan High-Integrity Carbon Pricing melalui Penguatan Social, Environmental, dan Legal Safeguards di Indonesia.”di Hotel Le Meridien Jakarta ini dihadiri oleh tiga pejabat tinggi negara yang memberikan sambutan kunci, yakni Hanif Faisol Nurofiq (Menteri Lingkungan Hidup RI), Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan RI), dan ST Burhanuddin (Jaksa Agung RI) yang dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya memastikan kebijakan harga karbon di Indonesia tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu,Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyoroti peran besar sektor kelautan dalam agenda mitigasi perubahan iklim.Jaksa Agung ST Burhanuddin, yang diwakilkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menekankan pentingnya aspek penegakan hukum dalam menjaga kredibilitas kebijakan lingkungan.Sebagai bagian dari komitmen kejaksaan sebagai penuntut umum, Kejaksaan Agung sedang dalam proses pengembangan pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan NEK,sehingga apabila pelanggaran terjadi, jaksa memiliki acuan yang jelas untuk menangani perkara secara terampil dan profesional.Sehingga, dibutuhkan instrumen safeguards untuk memastikan penyelengaraan NEK sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu penurunan emisi, sebagaimana ditekankan oleh CEO IOJI, Mas Achmad Santosa,“Penyelenggaraan NEK ini harus senantiasa berpijak pada tujuan utama: mitigasi perubahan iklim, bukan sekadar upaya mengejar insentif ekonomi.Akan tetapi, pengalaman global menunjukkan bahwa penyelenggaraan NEK tidak lepas dari risiko pelanggaran hak asasi manusia dan hukum yang mengganggu tujuan utamanya dalam penurunan emisi: mulai dari climate-washing, pelanggaran hak masyarakat lokal akibat tidak diterapkannya FPIC dan pembagian manfaat yang adil, hingga praktik kejahatan karbon (carbon crimes)seperti penipuan, penggelapan, dan korupsi sebagaimanadiidentifikasioleh INTERPOL.” Seminar ini turut menghadirkan berbagai pakar dan praktisi, di antaranya Asep Mulyana (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum RI), Tiffanie Chan (Grantham Research Institute London School Economics), Novita Kumala (Indonesian Carbon Trading Association), Wawan Gunawan (KLH), Stephanie Juwana (IOJI), Amelia Evans (Plan Vivo), dan Adi Junaedi (KKI-WARSI). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor untuk memastikan penerapan carbon pricing yang berintegritas,adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net-zero emission. Beloud